KENDARI, JEJARISULTRA.COM – Dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhentinya aktivitas PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) menjadi sorotan serius berbagai pihak. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu membangun daerah dan menjaga kelestarian lingkungan di tengah krisis yang menimpa ribuan pekerja ini.
Ajakan tersebut disampaikan dalam acara pengumuman lomba menulis yang digelar Sahabat Pena di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (22/8/2026). Kegiatan yang mengusung tema "Dampak PHK dan Berhentinya Aktivitas PT WIN terhadap Kehidupan Masyarakat" ini digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
Wagub Hugua menekankan bahwa pembangunan sejati tidak hanya soal fisik, tetapi juga dimensi psikologis dan kesadaran emosional masyarakat untuk saling menguatkan. Ia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sebagai syarat mutlak keberlanjutan kehidupan, yang menentukan ketersediaan air bersih, kualitas udara, serta kesejahteraan petani dan nelayan.
“Kesadaran kolektif tetap diperlukan untuk menjaga tanggung jawab sosial dan keberlanjutan hidup bersama,” ujar Hugua. Dalam paparannya, ia juga mengajak wartawan untuk melihat lebih dalam kehadiran PT WIN dan kondisi riil masyarakat yang terdampak.
Ketua Panitia Sahabat Pena, HNR Andri, menyampaikan bahwa lomba menulis ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib ribuan jiwa yang menunggu kepastian setelah di-PHK. Ia berharap tulisan-tulisan peserta dapat menjadi suara bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan solusi, sehingga mereka dapat kembali memperoleh pekerjaan.
“Semoga melalui tulisan-tulisan ini, masyarakat bisa mendapatkan perhatian dan solusi sehingga mereka dapat kembali memperoleh pekerjaan dan menjalankan kehidupan seperti sebelumnya,” ujar Andri, yang juga mengapresiasi semangat para peserta dalam menuangkan ide dan gagasan menyuarakan kebenaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Konawe Selatan, Annas Mas'ud, menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam menyuarakan dampak ekonomi PHK melalui kaidah-kaidah jurnalistik. Di era literasi digital yang masif, ruang pemberitaan online dinilai strategis untuk menyampaikan informasi kondisi sebenarnya di masyarakat yang terdampak.
“Lomba ini sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kondisi sebenarnya di masyarakat yang terdampak. Kewenangan penanganan persoalan ini berada di pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” ujar Annas Mas'ud .
Diberitakan sebelumnya, PT WIN menghentikan operasional dan melakukan PHK mulai 10 Agustus 2026 akibat belum terbitnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) . Keputusan ini berdampak pada lebih dari 1.000 tenaga kerja, baik karyawan langsung maupun mitra usaha, dan melumpuhkan ekosistem ekonomi di sekitar wilayah tambang. (Kus)
