Pelayanan Publik Dikedepankan, Pemkab Koltim Raih Opini Tanpa Maladministrasi
Jejarisultra. com,
Dibawah tongkat komando Plt. Bupati Kolaka Timur, H. Yosep Sahaka bahwa pelayanan publik harus dikedepankan supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Alhasil terbaru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meraih opini pelayanan publik tanpa maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam pembahasan hasil penilaian pelayanan publik Tahun 2025.
Acara seremonial itu, turut hadir Plt. Bupati H. Yosep Sahaka didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) supaya bersama-sama membahas evaluasi pelayanan publik selama satu tahun. Haraannya komitmen kuat untuk pembangunan daerah melalui pelayanan yang prima.
Dalam pemaparan Ombudsman RI, Pemkab Koltim memperoleh kategori tingkat kepatuhan tinggi dengan opini pelayanan publik tanpa maladministrasi. Penilaian itu mencakup sejumlah unit layanan, di antaranya RSUD Koltim, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain menyampaikan hasil penilaian, Ombudsman RI juga memberikan berbagai masukan dan saran perbaikan sebagai langkah penguatan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Plt. Bupati Koltim H. Yosep Sahaka menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan di berbagai sektor.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, dan profesional.
“Kami akan terus melakukan pembenahan, meningkatkan disiplin pelayanan, memperkuat koordinasi antar OPD, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan profesional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa hasil evaluasi dari Ombudsman RI akan menjadi bahan perbaikan dan penguatan pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Timur, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat.
Pemkan Koltim berharap capaian tersebut dapat menjadi semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menghadirkan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan responsif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (kus)
